K.H. Abdul Halim
MRB - Di pusat kota Kabupaten Majalengka, Jawa Barat, ada jalan protokol bernama Jln. K.H. Abdul Halim. Tentu mudah diingat dan gampang ditemukan. Siapakah kyai ini, sehingga namanya diabadikan menjadi nama jalan raya? Dia adalah ulama besar, organisator, pemimpin daerah dan salah seorang yang punya andil besar dalam mempersiapkan kelahiran Republik Indonesia.
Abdul Halim terlahir dengan nama Otong Syatori pada 26 Juni 1887 di Desa Ciborelang, Kecamatan Jatiwangi, Majalengka, Jawa Barat.Dia adalah bungsu dari delapan bersaudara. Ayahnya seorang penghulu di wilayah Jatiwangi bernama K.H. Muhammad Iskandar dan ibunya bernama Nyi Hj. Siti Mutmainnah. Sejak kecil sudah menekuni ilmu agama.
Sambil menuntut ilmu, giat mencari nafkah dengan berdagang yang kelak ikut membentuk pemikirannya dalam memperbaiki sistem ekonomi rakyat. Saat berusia 22 tahun, berangkat menunaikan ibdah haji. Di Tanah Suci dia belajar kepada ulama terkemuka. Juga banyak bertukar pikiran dengan K.H. Mas Mansyur dari Surabaya (tokoh Muhammadiyah) dan K.H. Abdul Wahab Hasbullah (tokoh NU). Sepulang dari berhaji, berganti nama menjadi Abdul Halim.
Segera saja dia mendirikan organisasi Majlisul Ilmi. Dengan wadah ini Abdul Halim berjuang dalam pengembangan penyiaran ajaran Islam. Setahun kemudian (1912) Majlisul Ilmi menjadi organisasi lebih besar dengan nama Hayatul Qulub. Selain berupaya meningkatkan kualitas pendidikan, organisasi itu juga mendorong kegiatan ekonomi rakyat.
Hayatul Qulub memelopori berdirinya perusahaan percetakan, pembangunan, pabrik tenun serta pengembangan usaha-usaha pertanian. Suatu hal yang menarik adalah penerapan sistem pemilikan saham perusahaan bagi guru-guru yang aktif mengajar. Di bidang sosial-kemasyarakatan, Abdul Halim mendirikan rumah yatim piatu Fatimiyah. Hayatul Qulub tidak berumur panjang karena ditutup pemerintah Belanda dengan alasan menganggu keamanan.
Baru pada tahun 1916 berdiri organisasi dengan nama Perikatan Oelama (PO) sebagai pengganti Hayatul Qulub. Tahun 1924 Perikatan Oelama semakin berkembang dan hampir menjangkau ke seluruh wilayah Jawa dan Madura. Di tahun 1939 organisasi sosial-pendidikan ini telah menjangkau hampir seluruh wilayah Indonesia.
Salah satu kegiatan yang menonjol adalah program pertolongan kepada para pelajar dengan membentuk I’anatul Muta’allimin. Antara tahun 1917-1920 telah dibangun 40 Madrasah, sebagian besar di Jawa, dengan metode pengajaran modern, yang pada saat itu mendapat tentangan dari berbagai pihak.
Santi Asromo dan PUI
Pada Kongres ke IX PO, KH.Abdul Halim melahirkan ide untuk membangun sebuah pondok pesantren, yang santrinya tidak saja belajar agama tetapi juga dilatih berbagai kerajinan dan keterampilan. Ide ini mendapat sambutan positif yang pada akhirnya berdiri pondok pesantren yang dikenal dengan sebutan Santi Asromo pada tahun 1932. Dalam lembaga pendidikan ini, para murid tidak hanya dibekali dengan pengetahuan agama dan pengetahuan umum, tetapi juga dengan keterampilan sesuai dengan bakat anak didik, antara lain pertanian, pertukangan, dan kerajinan tangan.
Kata “Santi Asromo” diambil dari bahasa sanskerta, artinya “tempat yang damai”, mengadopsi dari kata “darussalam”. Penggunaan bahasa Sanskerta, sebagai strategi dalam upaya mengaburkan kecurigaan pihak Belanda, yang pada saat itu memandang aktivitas Abdul Halim sebagai ancaman. Santi Asromo yang berada di Desa Pasirayu, Sindang,-Majalengka hingga kini masih eksis.
Pada masa awal pendudukan Jepang, beberapa partai dan organisasi politik dibekukan. Organisasi keagamaan yang dibolehkan berdiri hanya Muhammadiyah dan Nahdlatul 'Ulama. PO pun dibekukan. Namun, Abdul Halim tetap berusaha agar organisasi itu dihidupkan kembali. Pada tahun 1944 usahanya berhasil, tetapi namanya diganti menjadi Perikatan Oemat Islam (POI).
Pada tahun 1952, POI mengadakan fusi dengan Persatuan Umat Islam Indonesia (PUII) yang didirikan oleh K.H. Ahmad Sanusi menjadi Persatuan Umat Islam (PUI), dan Abdul Halim diangkat sebagai ketua pertamanya. Persatuan Umat Islam (PUI) memiliki tujuan pokok antara lain memajukan dan menyiarkan pengetahuan dan pengajaran agama Islam. PUI melakukan beberapa upaya untuk mewujudkannya, antara lain mendirikan dan memelihara sekolah. Lembaga pendidikan yang bernaung di bawah PUI tersebar di berbagai tempat dan memberi andil bagi kemajuan bangsa.
Pada masa pendudukan Jepang, Abdul Halim diangkat menjadi anggota Cuo Sangi In (semacam dewan perwakilan). Pada bulan Mei 1945, ia diangkat menjadi anggota Badan Penyelidik Usaha Persiapan Kemerdekaan Indonesia (BPUPKI) yang bertugas menyiapkan segala sesuatu yang berhubungan dengan pembentukan negara. Dalam BPUPKI ini Abdul Halim duduk sebagai anggota Panitia Pembelaan Negara.
Bupati Majalengka
Sesudah Republik Indonesia berdiri, Abdul Halim diamanahkansebagai anggota Badan Pekerja Komite Nasional Indonesia Daerah (PB KNID) Cirebon. Selanjutnya aktif membantu perjuangan mempertahankan kemerdekaan. Pada Agresi Militer II Desember 1948, Abdul Halim aktif membantu kebutuhan logistik bagi pasukan TNI dan gerilyawan. Residen Cirebon juga mengangkatnya menjadi Bupati Majalengka.
Pada 1928, dia diangkat menjadi pengurus Majelis Ulama yang didirikan Sarekat Islam bersama-sama dengan K.H.M Anwaruddin dari Rembang dan K.H. Abdullah Siradj dari Yogyakarta. Ia juga menjadi anggota pengurus MIAI (Majlis Islam A’la Indonesia) yang didirikan pada 1937 di Surabaya.
Sesudah perang kemerdekaan berakhir, tokoh ini tetap aktif dalam organisasi keagamaan dan membina Santi Asromo. Sebagai ulama yang berwawasan kebangsaan dan persatuan, dia menentang gerakan Darul Islam (DI) pimpinan Kartosuwiryo, walaupun ia tinggal di daerah yang dikuasai DI. Abdul Halim juga termasuk yang menuntut pembubaran Negara Pasundan ciptaan Belanda.
Dalam periode tahun 1950-an Abdul Halim pernah menjadi anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Jawa Barat dan kemudian menjadi anggota Konstituante. Ulama besar ini menghadap Ilahipada 7 Mei 1962 dalam usia 74 tahun dan dikebumikan di Majalengka. Harta bendanya diwakafkan untuk madrasah dan institusi pendidikan. Bahkan rumah pribadinya diberikan untuk PUI.
Atas jasa-jasanya Pemerintah Republik Indonesia, Presiden Susilo Bambang Yudoyono menganugerahi Gelar Pahlawan Nasional berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor : 041/TK/Tahun 2008 tanggal 6 November 2008.* ESS/dari berbagai sumber - masjidraya.com
Terbaru
