Minggu, 20 Oktober 2019 | MasjidRaya.comTentang Kami | Kontak Kami
Masjid Raya Bandung
Provinsi Jawa Baratmedia silaturahmi umat
Kabar

Ulama dan Tokoh Agama Diminta Sosialisasikan Fatwa MUI No. 24/2017

Selasa, 6 Juni 2017

MRB – Setelah menerbitkan fatwa tentang “Hukum dan Pedoman Bermuamalah Melalui Media Sosial”, Majelis Ulama Indonesia (MUI) meminta kepada para ulama dan tokoh agama untuk menyosialisasikannya. Melalui Fatwa No. 24 Tahun 2017 tersebut, para ulama diimbau untuk mengajak masyarakat menggunakan media sosial (medsos) secara bertanggung jawab.

Ketua Umum MUI, K.H. Ma’ruf Amin mengimbau para ulama dan tokoh agama untuk mendorong pemanfaatan media sosial untuk kemaslahatan umat dan mencegah mafsadah atau kerusakan yang ditimbulkan. Ia mengatakan, fatwa tersebut dibuat berdasarkan kekhawatiran dari maraknya ujaran kebencian dan permusuhan melalui medsos.

“Saat ini masyarakat mengalami dinamika bermedia sosial yang kebablasan. Oleh sebab itu MUI berinisiatif menerbitkan fatwa bermedia sosial untuk menata kembali cara bertutur dan bersikap melalui media sosial,” katanya saat mengikuti diskusi publik tentang fatwa MUI tersebut di Kementrian Komunikasi dan Informasi, 6 Mei 2017.

Menurut K.H. Ma’ruf Amin, saat ini Bangsa Indonesia mengalami kebebasan yang berlebihan dan tidak terkendali. Kondisi ini yang menyebabkan konten di medsos tidak terkendali. "Oleh karena itu memang harus dikendalikan, ditata dan diarahkan kembali. Kita harus meluruskan cara berpikir dan cara bertutur dan bersikap. Fatwa ini dimaksudkan untuk itu," ujarnya.

Selain meminta para ulama dan tokoh agama untuk menyosialisasikan fatwa tersebut, MUI juga merekomendasikan agar pemerintah dan DPR merumuskan peraturan perundang-undangan untuk mencegah konten informasi yang bertentangan dengan norma agama, keadaban, kesusilaan, semangat persatuan dan nilai luhur kemanusiaan.

Pemerintah juga perlu meningkatkan upaya mengedukasi masyarakat untuk membangun literasi penggunaan media digital, khususnya media sosial dan membangun kesadaran serta tanggung jawab dalam mewujudkan masyarakat berperadaban (mutamaddin). MUI juga meminta pemerintah memberikan teladan untuk menyampaikan informasi yang benar, bermanfaat, dan jujur kepada masyarakat agar melahirkan kepercayaan dari publik.

Di sisi lain, MUI memandang bahwa masyarakat dan pemangku kebijakan harus memastikan bahwa perkembangan teknologi informasi dan komunikasi didayagunakan untuk kepentingan kemaslahatan dan mencegah kerusakan. Masyarakat perlu terlibat secara lebih luas dalam memanfaatkan media sosial untuk kemaslahatan umum.* ati - masjidraya.com


KATA KUNCI:

BAGIKAN
BERI KOMENTAR