Rabu, 25 November 2020 | MasjidRaya.comTentang Kami | Kontak Kami
Masjid Raya Bandung
Provinsi Jawa Baratmedia silaturahmi umat
Muamalah
Menggantikan LPPOM MUI

Mulai Tahun Ini, Sertifikasi Halal Dikeluarkan BPJPH

Kamis, 17 Agustus 2017

MRB - Kehadiran Badan Penyelenggara Jaminan Produk Halal (BPJPH) dalam sistem sertifikasi halal, harus dapat memberikan kenyamanan, keamanan, keselamatan, dan kepastian bagi tersedianya produk halal di pasar serta meningkatkan daya dukung bagi industri dalam negeri dan pelaku usaha UMKM. BPJPH harus membuat langkah-langkah konkret dalam melaksanakan penyelenggaraan jaminan produk halal untuk makanan, minuman, obat-obatan, kosmetika, produk rekayasa genetika, dan barang gunaan.

Demikian disampaikan Direktur Eksekutif Indonesia Halal Watch, Ikhsan Abdullah mengomentari kehadiran BPJPH yang mulai tahun ini menggantikan Lembaga Pengkajian Pangan, Obat-obatan, dan Kosmetika Majelis Ulama Indonesia (LPPOM MUI) mengeluarkan sertifikasi halal. BPJPH sendiri berada di bawah Kementerian Agama yang pembentukannya merupakan amanat dari UU No 33 Tahun 2014 tentang Jaminan Produk Halal.

Seperti diberitakan Republika.co.id, Direktur Eksekutif Halal Watch. Ikhsan Abdullah dalam siaran persnya, Rabu (16/8/2017), mengatakan, dalam masa transisi BPJPH harus dapat menjamin ketenangan kenyamanan, dan kepastian terhadap produsen yang akan mengajukan permohonan sertifikasi halal, yang telah memperoleh, dan yang akan memperpanjang karena telah jatuh tempo.

"Kehadiran BPJPH dalam sistem sertifikasi halal terhadap semua produk, baik makanan, minuman, obat-obatan, kosmetika, produk rekayasa genetika dan barang gunaan harus dapat menjamin kesederhanaan dalam persyaratannya, kemudahan dan biaya yang ringan, serta kepastian waktu agar dapat mendorong daya saing Industri dalam negeri dan UMKM, " katanya.

Menurut Ikhsan, dalam babak baru sertifikasi halal dari LPPOM MUI ke BPJPH, pelaku usaha membutuhkan edukasi yang serius, khususnya bagi kalangan UKM. “Supaya mereka memperoleh manfaat dari hadirnya lembaga ini. BPJPH juga harus mampu memberikan kemudahan dan kepastian sesuai dengan prinsip perlindungan, keadilan, kepastian, akuntabilitas dan transparansi, efektivitas, efisiensi, dan profesionalitas,” ungkapnya.

Ikhsan mencontohkan, BPJPH dapat membuat road map atau peta jalan agar mendapatkan dukungan masyarakat dan dunia usaha sebagai langkah nyata saat ini. Selain itu peta tersebut dapat membantu pelaku usaha memperoleh sertifikasi juga memudahkan BPJPH melakukan tugas dan fungsinya dengan baik.

“Yang paling penting, BPJPH wajib segera membentuk BPJPH di tingkat provinsi guna memudahkan pelaku usaha (produsen) dalam mengajukan permohonan sertifikasi halal, ini mengingat wilayah Indonesia yang sangat luas dan berpulau-pulau,” ujar Ikhsan yang juga Wakil Komisi Hukum MUI pusat.

Hal lain yang perlu diperhatikan, lanjutnya, kerja sama dengan MUI yang akan memberikan fatwa kehalalan suatu produk dan Akreditasi Lembaga Pemeriksa Halal serta Sertifikasi Auditor Halal, merupakan satu pilar yg sangat penting dalam Penyelenggaraan Sistem Jaminan Produk Halal.* ati – MasjidRaya.com


KATA KUNCI:

BAGIKAN
BERI KOMENTAR