Minggu, 15 September 2019 | MasjidRaya.comTentang Kami | Kontak Kami
Masjid Raya Bandung
Provinsi Jawa Baratmedia silaturahmi umat
Muamalah
Lindungi Jamah Jadi Korban Penipuan

Pemerintah Kaji Acuan Biaya Minimal Umrah

Selasa, 22 Agustus 2017
IST.
MENTERI Agama RI, Lukman Hakim Saifuddin.*

MRB – Menghindari penipuan oleh biro perjalanan ibadah umrah, Kementerian Agama RI sedang mengkaji acuan biaya minimal umrah. Kajian tersebut menyangkut standar minimal yang harus dipenuhi biro perjalanan, sehingga masyarakat tidak mudah tergiur dengan iming-iming biaya murah.

Menteri Agama RI, Lukman Hakim Saifuddin baru-baru ini di Jakarta mengatakan, kasus yang menimpa jamaah First Travel menjadi salah satu alasan Kemenag membuat kajian terhadap acuan biaya minimal umrah. Dikatakan, saat ini Kemenag hanya berwenang memberikan izin usaha kepada biro perjalanan penyelenggara ibadah umrah.

“Namun belajar dari kasus First Travel yang merugikan banyak jamaah, Kemenag akan mengkaji penetapan batas minimal biaya umrah,” kata Lukman, di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Rabu (16/8/2017).

Masyarakat, lanjutnya, selalu mencari biaya yang paling murah. “Agar masyarakat tidak menjadi objek penipuan. Karena umumnya masyarakat masih menghendaki biaya umroh paling murah. Padahal kalau murahnya kelewat ekstrem, itu yang dicurigai karena ini sesuatu yang enggak masuk akal," katanya.

Menurut Lukman, masyarakat harus mempunyai acuan biaya umrah, supaya mereka tidak menjadi korban penipuan biro perjalanan yang berkedok biaya murah. Kemenag sedang merancang aturan untuk menerapkan biaya minimal umrah.

“Kajian didasarkan pada standar minimal pelayanan, seperti pesawarnya minimal ini, hotelnya minimal ini, dan seterusnya. Kita sedang berpikir untuk menerapkan biaya minimal seperti apa yang layak, supaya masyarakat memahami jika biaya yang ditawarkan di bawah biaya minimal yang nanti kita tetapkan, patut dicurigai itu akan mengorbankan masyarakat," jelas Lukman.

Lukman menegaskan, batas minimal biaya umrah bisa menjadi langkah untuk mencegah biro travel perang harga. "Supaya para biro travel umrah ini tidak jor-joran untuk mematok harga semurah mungkin yang berpotensi merugikan jamaah umrah," ujar dia.

"Agar masyarakat tidak menjadi objek penipuan. Karena umumnya masyarakat masih menghendaki biaya umroh paling murah," tambah Lukman.


Dimasukkan dalam PMA
Sementara itu, Komisi VIII DPR RI sebelumnya sudah menyarankan agar batasan minimal biaya umrah dimasukkan ke dalam Peraturan Menteri Agama (PMA). Tujuannya untuk memberikan aturan yang jelas bagi penyelenggara umrah sekaligus rasa aman kepada calon jamaah.

Ketua Komisi VIII DPR, Ali Taher Parasong mengatakan, dengan dimasukkannya batasan biaya minimal ke PMA, maka akan menghadirkan biaya yang fleksibel. Dengan demikian, komponen biaya umrah seperti harga tiket dan akomodasi bisa saja sewaktu-waktu berubah. Ia memperkirakan biaya minimal umrah dari Indonesia sekitar 1.800 dollar AS dan maksimal 2.700 dollar AS.

"Enggak usah (undang-undang), lewat PMA saja, yang sewaktu-waktu bisa berubah karena kan ada fluktuasi. Kan bisa aja ada kenaikan avtur atau biaya operasional kan sewaktu-waktu bisa berubah. Oleh karena itu cukup menjadi adendum saja setiap ada perubahan," kata Ali di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, Jumat (18/8/2017).

Selain menetapkan biaya minimal umrah, Ali juga menyarankan agar pemerintah membuat aturan yang mengharuskan penyedia layanan umrah untuk menyediakan deposit dana sehingga tidak sepenuhnya mengandalkan dana dari calon jamaah. Hal itu bertujuan untuk memberi jaminan jika terjadi kegagalan pemberangkatan sehingga penyedia layanan bisa segera mengganti biaya yang sudah disetor.

"Jadi memang setiap (agen) travel juga harus ada dana depositnya yang sesuai dengan besaran dan bidang usahanya," katanya.* ati – MasjidRaya.com


KATA KUNCI:

BAGIKAN
BERI KOMENTAR