Rabu, 28 Oktober 2020 | MasjidRaya.comTentang Kami | Kontak Kami
Masjid Raya Bandung
Provinsi Jawa Baratmedia silaturahmi umat
Muamalah

Rakornas Zakat Baznas 2017 Hasilkan 20 Resolusi

Jumat, 6 Oktober 2017
IST.
RAPAT Koordinasi (Rakornas) Zakat Nasional Tahun 2017 menghasilkan 30 resolusi untuk mendorong kebangkitan zakat nasional.*

MRB - Rapat Koordinasi (Rakornas) Badan Amil Zakat Nasional (Baznas) Tahun 2017 menghasilkan 30 resolusi untuk mendorong kebangkitan zakat nasional. Rakornas yang berlangsung dua hari, Rabu-Kamis (4-5/10/2017) tersebut, dibuka oleh Wakil Presiden, Jusuf Kalla dan dihadiri Menteri Agama, Lukman Hakim Saifuddin.

Resolusi yang dihasilkan rakornas telah disetujui 600 peserta yang berasal dari pegiat zakat hingga tokoh masyarakat. Draf resolusi secara simbolis diserahkan oleh Pimpinan Sidang Pleno Rakornas Zakat 2017, Mundzir Suparta kepada Ketua Baznas, Bambang Sudibyo dan perwakilan Basnaz Provinsi Papua, Pemerintah Aceh dan salah satu perwakilan Lembaga Amil Zakat (LAZ).

Resolusi antara lain berisi dorongan agar Kementerian Keuangan mengeluarkan kebijakan menjadikan zakat sebagai instrumen pengurang pajak. Adapun tiga puluh poin resolusi hasil Rakornas Baznas 2017 adalah: Mendorong penyesuaian pimpinan Baznas Provinsi dan Kab/Kota sesuai dengan UU No. 23 Tahun 2011 antara lain:

Meningkatkan pengumpulan zakat nasional dengan pertumbuhan minimal 25% setiap tahun dan target pengumpulan zakat nasional tahun 2018 sebesar Rp8,77 triliun;

Meningkatkan jumlah muzaki individu menjadi 5.850.000 orang dan muzaki badan menjadi 5.000 pada tahun 2018; Meningkatkan kerjasama dengan berbagai pihak dalam publikasi, sosialisasi, dan edukasi berzakat melalui amil zakat resmi, yaitu Baznas dan LAZ;

Mengusulkan kepada Menteri Keuangan agar zakat yang dibayarkan melalui Baznas dan LAZ menjadi pengurang pajak bukan hanya pengurang pendapatan kena pajak.

Mempercepat proses revisi Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2014 menjadi PP atau Perpres tentang pemotongan zakat ASN dan pegawai BUMN/BUMD beserta anak cucu perusahaan;

Baznas mendorong Ketua Umum KORPRI untuk menginstruksikan pembina KORPRI sesuai dengan tingkatannya untuk membayar zakat ke Baznas melalui pemotongan langsung dari daftar gaji;

Mencapai rasio penyaluran zakat terhadap pengumpulan (Allocation to Collection Ratio) minimal sebesar 80%;

Meningkatkan jumlah mustahik yang dibantu secara nasional hingga mencapai 8 juta orang pada tahun 2018, dengan pembagian 10% oleh Baznas Pusat, 60% oleh BaznasProvinsi dan Kab/Kota, dan 30% oleh LAZ;

Mengentaskan mustahik fakir miskin dari garis kemiskinan BPS sebesar 1% dari jumlah orang miskin, dengan pembagian 10% oleh Baznas Pusat, 60% oleh Baznas Provinsi dan Kab/Kota, dan 30% oleh LAZ;

Meningkatkan jumlah program pengembangan komunitas berbasis zakat pada 121 wilayah yang tersebar di 121 kabupaten/kota, dengan rincian 81 wilayah oleh Baznas dan 40 wilayah oleh LAZ, yang diukur keberhasilannya dengan menggunakan Indeks Desa Zakat (IDZ).

Mengukur kinerja Baznas dan LAZ dengan Index Zakat Nasional (IZN), dengan target dampak pendistribusian zakat meningkat sebesar 20% pada tahun 2018;

Mendorong penguatan peran pendistribusian dan pendayagunaan zakat dalam pencapaian SDGs; Mendorong Baznas Provinsi dan Baznas Kabupaten/Kota agar membentuk UPZ sesuai dengan lingkup kewenangannya untuk menata amil zakat yang sudah ada agar sesuai dengan UU No. 23 Tahun 2011 dan PP No. 14 Tahun 2014; Mendesak Pemerintah Daerah untuk membuat regulasi daerah dalam bentuk Perda Zakat atau peraturan lainnya di semua daerah;

Mendorong Mendagri agar mengintruksikan kepada Kepala Daerah untuk mengalokasikan dana operasional dan hak keuangan pimpinan Baznas Provinsi dan Baznas Kabupaten/Kota dari APBD sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Baznas Pusat berkoordinasi dengan Dirjen Dukcapil dalam membuat tautan data kependudukan dalam mengembangkan basis data muzaki dan mustahik; Baznas membuat panduan pengusulan pendanaan BAZNAS Provinsi dan Kabupaten/Kota dari sumber APBD;

Baznas, Baznas Provinsi dan Baznas Kabupaten/Kota 2018 wajib sudah disahkan oleh pejabat yang berwenang selambat-lambatnya 30 November 2017; Baznas Provinsi dan Baznas Kabupaten/Kota membentuk Unit Pelaksana yang diisi oleh amil/amilat yang kompeten dan profesional, baik dari sisi syariah maupun manajerial, dan yang aktif serta produktif;

Pimpinan dan Pelaksana Baznas Provinsi dan BaznasKabupaten/Kota serta LAZ memiliki Sertifikat Profesi Amil yang diterbitkan oleh Lembaga Sertifikasi Profesi (LSP) Baznas;

Baznas Provinsi dan Baznas Kabupaten/Kota menggunakan Sistem Informasi Manajemen Baznas(SiMBA) termasuk core accounting system;

LAZ berkoordinasi dan melaporkan pengelolaan ZIS-nya kepada Baznas sesuai dengan tingkatannya; Baznas dan LAZ diaudit oleh Kantor Akuntan Publik dengan opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) dan dipublikasikan secara terbuka; Baznas dan LAZ memiliki standar operasional prosedur (SOP);

Baznas dan LAZ mempersiapkan diri untuk menjadi lembaga keuangan syariah di bawah pengawasan OJK; Baznas dan LAZ beroperasi sesuai dengan syariah dan memiliki kesiapan untuk diaudit syariah oleh Kementerian Agama;

Baznas Provinsi, Kabupaten/Kota dan LAZ wajib memiliki Rencana Strategis yang mengacu pada Rencana Strategis Baznas 2016-2020; Baznas dan LAZ menggunakan Indeks Zakat Nasional sebagai alat ukur kinerja; dan Menjadikan pengelolaan zakat Indonesia sebagai best practice dunia.* ati – MasjidRaya.com


KATA KUNCI:

BAGIKAN
BERI KOMENTAR