Jumat, 20 September 2019 | MasjidRaya.comTentang Kami | Kontak Kami
Masjid Raya Bandung
Provinsi Jawa Baratmedia silaturahmi umat
Dakwah
Telaah

Ajengan dan Pemilu

Senin, 30 Oktober 2017
Oleh: H.Usep Romli HM

MRB - Sebagai lembaga pendidikan dan lembaga panutan umat, pesantren steril dari kepentingan-kepentingan tertentu. Ajengan atau Kiyai, sebagai sesepuh sekaligus pengelola pesantren, juga independent. Tidak memihak ke mana-mana. Terutama dalam percaturan politik. Figur Ajengan dapat dikatakan netral. “Ada di mana-mana, tapi tidak ke mana-mana”.

Tapi sejak masa pemilihan umum tahun 1971, Ajengan dan pesantren mulai dihadapkan kepada tuntutan-tuntutan informal. Yaitu tuntutan politik bagi kepentingan rezim yang sedang berkuasa, serta “penyetaraan” dengan pendidikan umum. Banyak pesantren dan ajengan tak mampu menghindar akibat berbagai faktor. Antara lain intimidasi fisik dan mental, serta iming-iming kemajuan.

Pesantren dan Ajengan yang tidak tunduk pada ajakan mendukung kekuatan politik penguasa, akan dicap sebagai anti pembangunan, anti Pancasila, bahkan kemungkinan dikaitkan dengan gerakan-gerakan “Negara Islam”, dan sebagainya. Pesantren yang tidak mau menerima “penyetaraan” corak dan model pendidikan, akan menjadikan para santrinya terkucil dari sistem pendidikan yang menjadikan ijazah sebagai bukti nilai intelektualitas.

Sehingga, sejak saat itu, banyak Ajengan yang – terpaksa atau tidak – memasuki kotak-kotak ciptaan pemerintah Orde Baru. Menjadi “Kyiai pemerintah” alias “kiyai pembangunan” yang loyal kepada Pancasila dan UUD 45 serta Orde Baru, dan tabu politik praktis. Atau menjadi “kiyai oposisi” karena tetap setia kepada parpol-parpol berorientasi ideologi tertentu. Terutama ideologi Islam yang diusung parpol-parpol semacam Nahdlatul Ulama (NU), Partai Syarikat Islam Indonesia (PSSI), Partai Muslimin Indonesia(Parmusi), atau Persatuan Tarbiyah Islamiyah (Perti). Pada Januari 1973 keempat parpol Islam itu berfusi menjadi Partai Persatuan Pembangunan (PPP).

Berkat reformasi Mei 1998, segala ikatan dan keharusan manipulatif itu, terlepas dan pudar. Banyak kiyai dan pesantren mulai kembali mencari serta menemukan jati diri masing-masing, sebagai figur dan lembaga yang betul-betul independent, baik dalam niat maupun dalam tujuan.

Hanya saja, suasana pemilu yang relatif bebas, dan pemilihan kepala daerah (pilkada) langsung oleh rakyat, masih juga berusaha menyeret para Ajengan pada kubu-kubu kepentingan. Terutama kepentingan para calon. Mereka masih menganggap Ajengan dan pesantren sebagai sarana “lumbung suara”. Sehingga para calon mau tak mau harus “sowan” ke pesantren-pesantren dan para ajengan yang diperkirakan memiliki pengikut signifikan. Kedatangan para calon, baik gubernur, bupati, walikota, maupun anggota legislatif, tentu tidak hampa tangan. Walaupun mungkin tidak “angkaribung” namun tetap membawa sesuatu untuk “ngeupeulan”yang dikunjungi. Sekadar tanda kebaikan yang tak perlu dikaitkan dengan “money politic”.

Apakah nilai Ajengan dan pesantren “semurah” itu?

Tentu saja, seharusnya tidak. Karena Ajengan dan pesantren tak ternilai oleh jumlah materi apa pun. Mengingat prinsip dasar kepesantrenan – dengan ajengan sebagai figur sentral – adalah gagasan-gagasan idealis yang sarat dengan aspek-aspek rohaniah. Hampir semua ajengan memegang pandangan hidup yang sama dalam menjalankan peran dan fungsi pesantren. Yaitu “tafwidh”. Penyerahan diri kepada Allah SWT, dan menerima segala kehendak serta izinNya. Para Ajengan tidak pernah bersikap “tadbir”. Merancang atau menetapkan segala sesuatu hanya sesuai dengan kehendak (ambisi) diri sendiri secara pasti, dengan mengabaikan “tafwidh”.

Termasuk dalam urusan pemenuhan kebutuhan sehari-hari. Sebagai ahli ibadah, yang sudah dilatihkan (riyadhoh) sejak belasan tahun menjadi santri, para Ajengan rata-rata sudah berhasil mencapai tingkat “tajrid”. Menurut Syekh Athaillah asy Syukandari, penulis kitab tasawuf “Hikam” (abad 12), “tajrid” adalah mencapai tingkat hidup dan kehidupan yang mantap dan mapan, baik secara jasmaniah maupun rohaniah. Segala kebutuhan (jasmaniah) dalam batas-batas wajar, sudah terpenuhi. Sehingga tidak ada lagi hal-hal elementer yang mendesak dirinya dengan kesibukan-kesibukan lain, selain beribadah kepada Allah SWT melalui ritual (salat, wirid, doa) dan sosial (mengajarkan ilmu, membantu orang lain sekemampuannya).

Jika orang yang sudah berada dalam tingkat “tajrid” kemudian masih membutuhkan bantuan orang lain, terutama finansial, harkat derajatnya merosot ke tingkat “asbab”. Hanya mementingkan hal-hal bersifat duniawiyah, dan terganggu konsentrasi ukhrowiyahnya. Posisi dirinya sebagai manusia “khas” (khusus), berubah menjadi “am” (umum) sebagaimana kebanyakan manusia lain yang setiap hari dikejar-kejar kebutuhan sesuap nasi atau seteguk air.

Para Ajengan, rata-rata sudah mengenal sekali berbagai jenis rizki beserta watak dan sifatnya. Sayyidina Ali bin Abi Thalib menyatakan “ar rizqu rizqani, rizqun yatlubuka, wa rizqun tatlubuha”. Rizki ada dua macam: yang mencarimu, dan yang harus engkau cari. Para kiyai yang sudah berada dalam posisi “tajrid” adalah sosok yang didatangi rizqi tanpa harus mencarinya bersusahpayah.

Tapi akibat pengaruh perubahan zaman – termasuk perubahan sistem pendidikan yang selalu diwarnai unsur-unsur komersialistis – posisi “tajrid”, sudah amat sulit diraih, akibat martabat rohaniyah mengalami degradasi ke tingkat “asbab”. Membutuhkan ikhitiar kasab untuk memenuhi kebutuhan hidup sehari-harinya. Termasuk terlibat atau melibatkan diri dalam dukung-mendukung calon dalam pilkada atau pemilu.

Sehingga tak sempat lagi melakukan renungan-renungan mendalam dalam rangka membersihkan hati dari segala yang rendah dan hina (at takhalli minar raza-il), menghiasi hati dengan segala yang utama dan terpuji (at takhalli bil fadha-il), serta memurnikan hati dari apa saja, selain Allah (at tabarri amma siwalahi), yang telah dirintis sejak menekuni berbagai ilmu di pesantren.***


KATA KUNCI:

BAGIKAN
BERI KOMENTAR